Satu Data Indonesia : panduan lengkap dan solusi oleh Bigbox Telkom Indonesia

Satu Data Indonesia – Satu data indonesia merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menggapai mimpi bangsa Indonesia untuk berdaulat dalam data, dengan satu data juga banyak sekali manfaat untuk Indonesia salah satunya membantu pemerintah dalam membuat rencana kerja pembangunan. 

Pada acara Satu Data Web Summit, Menteri Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi antar lembaga, instansi, pemerintahan daerah dan pusat yang tergabung dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia itu sangat penting. Dalam implementasi satu data, Bappenas bertugas untuk berkordinasi dengan semua instansi yang tergabung dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar data tidak tumpang tindih dan terjaga integritas serta metadatanya. 

Adanya tata kelola data dalam pemerintahan bertujuan untuk dapat menciptakan data yang akurat, terupdate, kebenaran data dapat dipertanggungjawabkan, dapat dengan mudah diakses serta dibagipakaikan. 

Data-data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada case saat mengenai data tentang kemiskinan, biasanya kita akan membahas mengenai data sebaran dan juga tingkat kemiskinan secara statistik. 

Dengan Satu Data Indonesia diharapkan pemerintah dapat menganalisa lebih lanjut contohnya menganalisa data spasial mengenai kemiskinan, hasil analisa ini dapat mengetahui di mana saja sebaran masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin. Diharapkan pemerintah juga dapat menghubungkan data-data statistik, spasial serta data keuangan negara seperti APBN dan APBD sehingga dapat menghasilkan data yang sangat akurat dan juga dapat mempermudah pemerintah dalam menanganinya. 

Pak Menteri Suharso juga menyampaikan bahwa kunci sukses implementasi SDI ini adalah dengan menjalankan kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder tingkat Pemerintah Pusat dan juga Daerah, selain itu perlu juga adanya pengawalan implementasi yang ketat pada tingkat nasional oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Pengertian Satu Data Indonesia  

Berdasarkan perpres 39 tahun 2019 

Satu Data Indonesia adalah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 

Selain Satu Data Indonesia ada beberapa sinonim atau penyebutan yaitu satu data nasional dan Onedata Satu Data Indonesia, di amerika program sejenis dengan Satu Data Indonesia yaitu data.gov, sebuah portal mengenai open data yang ada di negara amerika.

Berdasarkan Tim Satu Data Indonesia 

Embed video:

Satu data adalah sebuah gagasan program dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektifitas  pengambilan kebijakan dengan berdasarkan data. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukannya data data pemerintah yang, terbuka, akurat dan interoprable. Satu Data mempunyai tiga prinsip utama yaitu, satu metadata baku, satu standar data, dan juga satu portal data. Sehingga pemanfaatan data data pemerintah tidakterbatas pada pemanfaatan secara internal baik antar instansi, tetapi juga dapat dipergunakan juga untuk masyarakat.

Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berusaha untuk melakukan perbaikan dan menjaga data data pemerintah Indonesia. Satu Data menerapkan konsep data terbuka saat mempublikasi data. Data dirilis dalam format terbuka yang umum dan dapat dengan mudah digunakan kembali oleh instansi ataupun masyarakat, dengan harapan untuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah, selan itu bertujuan juga melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi dan mengawasi pembangunan.

Masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan data pemerintah yang ada di Data.go.id, Data.go.id adalah portal resmi Satu Data Indonesia sebagai tempat untuk merilis dan memanfaatkan data terbuka, tidak terbatas pada  lembaga, kementerian, ataupun pemerintah di daerah saja, namun juga semua lembaga lembaga lain yang memilki serta memproduksi data terkait Indonesia.

Latar belakang Satu Data Indonesia

1. Sulitnya mencari data pemerintah karena :

• Banyak data data yang dipegang secara individual

• Masih berbentuk hardcopy

• Data masih tersebar dan juga tertutup 

• Kurangnya publikasi dan sersosialiasi terhadap masyarkata

• Memerlukan hubungan secara personal agar dapat mengakses data sektoral

• Format data digunakan tidak terbuka sehingga sulit diolah seperti dalam bentuk JPG dan PDF

2.Perbedaan data statistik antar instansi

• Adanya perbedaan definisi dan  konsep tanpa adanya metadata contohnya

BPS dan Kemendagri menggunakan konsep kependudukan yang berbeda. BPS menerapkan cara “de facto”  untuk konsep pendudukannya  sementara Kemendagri menerapkan kependudukan “de jure” sehingga hal hal ini mengakibatkan perbedaan angka besaran jumlah penduduk  yang dihasilkan oleh BPS dan Kemendagri.

• Tidak mempunyai kode referensi

Contohnya Kemendagri dan BPS menerapkan kode wilayah yang berbeda.  

• Adanya perbedaan data data geospasial antar lembaga atau instansi

Di berbagai instansi masih ada perbedaan luas wilayah untuk wilayah yang sama padahal wilayah tersebut dihitung melalui spasial pada tiap instansi, tujuan penyamaan data ini untuk membuat tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi ataupun lembaga daerah dan juga pusat sehingga data-data ini dapat digunakan mendukung dalam pembuatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan.

Tujuan Satu Data Indonesia

1. Membuat pedoman pelaksanaan dan acuan bagi instansi Pusat dan juga instansi daerah dalam mengelola data-data mereka.

2. Dapat menyediakan data yang berkualitas, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan juga instansi Daerah

3. Transparansi sistem dan data statistik nasional

Manfaat Satu Data Indonesia

1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah

2. Mempermudah publik mengakses data Indonesia

3. Mempermudah publik menggunakan data karena menggunakan data terbuka dan menggunakan jenis file yang mudah digunakan

4. Menghasilkan sistem pemerintahan yang transparan

5. Meningkatkan partisipasi pemerintah, masyarakat dan juga swasta dalam membantu meningkatkan 

Pemanfaatan Data dalam Satu Data Indonesia (SDI)

Manfaat Satu Data Indonesia diantaranya :

• Perencanaan Pembangunan

• Pemantauan Pembangunan

• Evaluasi Pembangunan

• Pengendalian Pembangunan

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

Penyelenggaraan program SDI terbagi menjadi beberapa tahap yaitu :

• Perencanaan Data 

• Pengumpulan Data

• Pemeriksaan Data

• Penyebarluasan Data

Permasalahan Satu Data Indonesia 

Permasalahan SDI ini memilki 9 masalah yaitu

1. Lokasi Data yang tersebar

2. Format data yang berbeda-beda

3. Data yang saling tumpang tindih antara instansi

4. Proses menghubungkan dan penyeragaman data yang sulit

5. Implementasi Lambat dan seringkali merubah sistem eksisting

6. Data masih manual

7. Tools yang tersedia tidak memadai dan tidak lengkap

8. Sulit mengelola tim dan infrastruktur

9. Faktor Keamanan, privasi dan regulasi pemerintah

Perkiraan ada 80% data yang ada di pemerintah masih berupa unstructured data, yaitu data tersebut masih berbentuk pdf, csv serta xls yang dimana format laporan masing-masing file itu berbeda setiap tahunnya sehingga kompleksitasnya cukup tinggi.

Untuk menyelesaikan masalah unstructured data dalam implementasi Satu Data Indonesia maka semua instansi wajib untuk menggunakan format data terbuka. 

Apa itu data terbuka pada satu data indonesia

Data terbuka adalah data yang dapat dengan bebas untuk digunakan, digunakan ulang, didistribusi dan di distribusikan ulang oleh siapapun, bebas di akses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas

Manfaat data terbuka

1. Memungkinkan koordinasi pembangunan yang lebih efektif dalam setiap jajaran pemerintahan seperti jajaran antara divisi dan lembaga dalam pemerintahan memungkinkan pembangunan lebih lancar

2. Meningkatkan pertumbuhan sosial ekonolmi

3. Membantu penyelesaian isu isu sosial

4. Meningkatkan kualitas layanan publik

5. Pemerataan informasi kepada masyarakat karena dapat diakses diseluruh daerah Indonesia

6. Meningkatkan masyarakat penerima informasi pasif dapat menjadi pencari informasi aktif 

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan informasi terbuka menjadi semakin tinggi

8. Meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah

9. Meningkatan sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat

Contoh Usecase Satu Data Indonesia

1. Data yang akurat terkait kriminalitas dapat membantu polisi bertindak lebih cepat dan tepat

2. Daerah ataupun masyarakat dapat meminta permohonan data kepada tim SDI untuk menyediakan data dan informasi terkait hal tertentu

3. Penggunaan Satu Data untuk pencegahan korupsi

4. Satu Data untuk membantu pemerintah dalam penyaluran dana desa agar tepat sasaran

5. Satu Data Bencana Indonesia

6. Satu Data Kesehatan 

satu-data-bencana-Indonesia.pdf

Sumber : bnpb.go.id

Prinsip Satu Data Indonesia

prinsip Satu Data Indonesia adalah suatu pedoman yang harus di jalankan dalam menjalankan program SDI yaitu :

Berdasarkan perpresn 39 tahun 2019 mengenai satu data indo

SDI harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data seperti lembaga ataupun instansi pemerintah harus memenuhi Standar Data yang telah ditetapkan

2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata

3. Data yang dihasilkan oleh instansi dan lembaga sebagai produsen Data harus mengikuti kaidah Interoperabilitas Data dan

4. Data yang diproduksi oleh instansi dan lembaga pembuat Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Berdasarkan booklet Satu Data Indonesia oleh Bappenas terbitan 1 januari 2021

1. Memenuhi Standar Data

2. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data

3. Menggunakan Kode Referensi atau Data Induk

4. Memiliki Metadata

Kebijakan Satu Data Indonesia

Untuk mencapai kedaulatan data, pemerintah daerah dan pusat harus berperan aktif dalam implementasi satu data, implementasi ini tentu harus mematuhi aturan SDI yaitu berupa peraturan presiden tentang SDI atau yang bisa kita singkat menjadi perpres satu data no 39 tahun 2019,  perpres ini yang menjadi dasar hukum SDI

1. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 yang berisikan

• • Tata Kelola Data Nasional

  • Portal SDI

2. Perpres 95/2018

• • Arsitektur Data & Informasi (p9) 
  • Pedoman Manajemen Data (p49)
  • Akurat, mutakhir, terintegrasi, 
  • Arsitektur, Data Induk & Kode Referensi, Basis Data, Kualitas Data

3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE

Portal Satu Data Indonesia

Portal Satu Data Indonesia dapat dibuka di data.go.id, Portal SDI adalah website resmi yang berisikan data-data terbuka mengenai Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Selain data.go.id bps juga meluncurkan simdasi sebagai salah satu sumber data untuk portal data.go.id https://simdasi.bps.go.id

Standar data SDI

Menururt perpres no 39 tahun 2019 Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Dewan pengarah SDI

Untuk mengimplementasi SDI, presiden membentuk dewan pengarah yang berdasarkan pasal 12 Perpres no 39 tahun 2019:

Dewan Pengarah mempunyai tugas: 

1. 1. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait SDI

   2. mengoordinasikan pelaksanaan SDI

   3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDI

   4. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SDI

   5. menyampaikan laporan penyelenggaraan SDItingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden. 

Dewan Pengarah terdiri atas: 

1. 1. Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

   2. Anggota, terdiri atas: 

• • • menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; 

    • menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 

    • menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 

    • kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan 

    • kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri atau kepala Instansi Pusat terkait lainnya. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah. 

Alur pengelolaan data dalam kerangka Satu Data Indonesia

Contoh alur pengelolaan data dalam kerangka SDI pada Pemprov DKI Jakarta

 Alur Koordinasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Solusi Satu Data Indonesia oleh Bigbox Telkom Indonesia

Satu Data Indonesia Web Summit: Digital Government (E-government) Services For Economy Recovery

Bigbox sebagai produsen produk big data platform, mempunyai keinginan untuk mempermudah proses SDI dengan simple, cepat dan murah untuk memenuhi tujuan tersebut Bigbox mengeluarkan Big One yang merupakan singkatan dari Bigbox One Data, yaitu platform  khusus untuk mengimplementasi SDI

Dengan fitur fitur canggih  yang ada di bigone, pemerintah dapat dengan mudah mengimplementasi satu data hanya dalam 3 hari, dalam jangka waktu tersebut pemerintah sudah dapat mengkorelasikan data yang tadinya masih manual hingga menjadi visualisasi dashboard dengan catatan selama data dan hubungan antar data  yang dibutuhkan untuk membuat report telah tersedia.

Big one merupakan produk satu data as a service ataupun platform as service yang bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dapat langsung pakai dan manfaatkan 

BigOne: Platform untuk Satu Data Indonesia

Pada saat ini Bigone sangat berperan aktif dalam melakukan implementasi program Satu Data Indonesia di berbagai daerah dan instansi salah satunya adalah Pemerintah Kota semarang yang dapat dilihat

Dalam menggimplementasi Big one, tim Bigbox  menggunakan template framework yang berdasar pada Perpres no 39 tahun 2019 dan juga pemendagri 86 sehingga dipastikan implementasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan pemerintah

Fungsi utama big one yang utama adalah sebagai tools akusisi data untuk pemerintah daerah karena mayoritas data pemerintah daerah tidak terstruktur dan masih manual.

Dengan big one, Bigbox dapat membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasi satu data dengan waktu yang cepat dan mudah serta dengan biaya yang murah.  

Big one sedang menjalankan proses konsolidasi bersama dengan pemerintah untuk membuat peraturan mengenai satu data as a service yang diharapkan implementasi Satu Data menjadi jauh lebih mudah lagi 

Proses implementasi Satu Data Indonesia oleh Big one Big Box by Telkom Indonesia

1. Powerful data integration

Pada tahap pertama bigbox akan melakukan integrasi data, dengan fitur data integration bigbox, bigbox dapat dengan mudah mengambil data dari berbagai sumber penyimpanan yang ada di berbagai instansi.

2. Powerful data extraction

Setelah data-data terkumpul tim bigbox akan melakukan data extraction yang dimana platform bigbox dapat mengekstrak data manual seperti file pdf, xls, csv, teks cetak, tulisan tangan, dan data lain secara otomatis ke dalam format table atau database sehingga dapat memproses jutaan halaman dokumen secara mudah dan cepat sehingga sangat menghemat waktu dan biaya.

3. Workflow Management

Melakukan otomasi proses kerja/bisnis yang sistematis secara digital, dimana informasi dibuat, dialirkan dari satu pihak ke pihak lain untuk tindakan lanjutan menurut aturan atau prosedur tertentu yang telah disepakati bersama. 

Pada saat implementasi big one, akan ada proses Design review meeting, pemerintah atau instansi terkait tinggal menunjukkan data mana saja yang terkait dengan indikator performance pada perpres 39

Lalu setelah data tersebut dapat diekstrak secara digital dan berbentuk database akan dilakukan proses integrasi data yang memungkinkan instansi / dinas terkait melihat insight yang dibutuhkan

Setelah itu ada workflow management yang dapat diatur spesifik setiap pemerintahan karena setiap pemerintah kota mungkin punya bisnis proses yang berbeda dengan pemerintah kabupaten yang lain

4. Visualisasi 

Proses selanjutnya adalah membangun dahsboard analytic dengan mudah dan cepat tanpa ada proses coding, cukup clik and drag sehingga customisasi dashboard dapat dilakukan sendiri oleh user ataupun dipandu oleh tim bigbox.

5. Maitenance

Setelah data terkumpul, tersimpan dalam database serta dapat ditampilkan data-data tersebut dalam visualisasi dashboard, permasalahan berikutnya dalam implementasi satu data adalah maintenance, karena sebagian besar projek implementasi selesai, banyak projek implentasi yang bulan bulan berikutnya mendapat hambatan, hambatan tersebut berupa  mengharuskan dinas dinas terkait untuk mengimplementasi sistem yang ada secara rutin yang dimana prosesnya adalah menyediakan data secara berkala, maka dari itu untuk mengatasi hal ini, big box akan melakukan proses otomatisasi dari hulu ke hilir untuk memastikan data yang diperlukan untuk satu data berjalan terus menerus secara otomatis.

6. Keamanan / Cyber Security

Keamanan data dalam implementasi satu data harus sangat dikawal secara end-to-end dari data source, dinas, pemerintahan kota dan kabupaten hingga saat akan dimasukkan ke sistem pemerintah daerah yang biasanya di kelola oleh diskominfo. Setelah data tersebut masuk ke diskominfo data tersebut akan dialirkan ke dalam platform bigone.

Saat implementasi, Bigbox dapat menjaminkan keamanan data yang telah masuk ke platform bigone, dengan tim data security bigbox, bigbox dapat membantu dalam implementasi cyber security dan untuk beberapa data yang sangat rahasia bigbox dapat melakukan enkripsi data untuk meningkatan keamanan data rahasia tersebut

7. Social Media Analytics

Untuk membantu pemerintah dalam menganalisa masyarakat terhadap kepuasaan kinerja terhadap pemerintah maupun instansi, Big box menyediakan produk Big social, Big Social adalah tools social media analytics untuk memprediksi sentimen netizen yang berada pada top social media seperti facebook, instagram, twitter, tiktok serta top 1000 media online, harapannya dengan implementasi Big Social pemerintah dapat membuat kebijakan dan program kerja yang lebih efektif.   .

FAQ terkait Satu Data Indonesia

Jelaskan apa yang dimaksud dengan data?

Data adalah sekumpulan informasi dari suatu pengamatan ataupun hasil dari pencarian terhadap sumber tertentu.

Apa itu walidata?

walidata adalah unit pada lembaga atau Instansi Pusat dan juga daerah yang melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang diberikan oleh Produsen-produsen Data, serta bertugas untuk menyebarluaskan Data-data tersebut. 

Apa itu satu data?

Satu data adalah sebuah gagasan program dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektifitas  pengambilan kebijakan dengan berdasarkan data

Apa itu data portal?

Portal data adalah sebuah tempat yang terdapat banyak data sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan pencarian, pengeksplorasi, menghubungkan data, mengunduh data, menggunakan data tersebut bersama sama dengan orang lain serta portal tersebut bisa saja ada sebuah tools visualisasi data untuk mempermudah memahami data.

Apa itu Public Data set?

Public Data Set adalah sebuah data set yang terdiri berbagai object data yang telah dikumpulkan pada suatu portal dan dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat umum. 

Resource Satu Data Indonesia

Solusi Implementasi Satu Data Indonesia 

Booklet Satu Data Indonesia

Booklet Satu Data Indonesia bappenas

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Perpres no 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik

contoh sk Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia ppt

Satu Data Indonesia pdf

Satu Data Indonesia docs docx

Cetak biru Satu Data Indonesia

Blue print Satu Data Indonesia

Contoh Kajian / konsep satu data :

Buku_Kajian_Konsep_Pengelolaan_Jakarta_Satu_Data_Cetak.pdf 

Sumber

https://statistik.jakarta.go.id/media/2021/05/Buku_Kajian_Konsep_Pengelolaan_Jakarta_Satu_Data_Cetak.pdf